Menaikkan Gaji Pejabat Bukan Solusi Anti-Korupsi

Menaikkan Gaji Pejabat Bukan Solusi Anti-Korupsi yang Harus Dikikis Adalah Gaya Hidup Mewah Mereka 

Banyak proposal menyebut naikkan gaji pejabat sebagai obat mujarab untuk meredam korupsi. Tapi kenyataannya, pas gaji tinggi, korupsi juga tetap mewabah—bahkan menjadi lebih besar. Lalu, apa akar masalahnya? Bukan dompet mereka yang kecil, tapi gaya hidup mewah mereka yang tak terkendali.

Gaji tinggi justru menjadi pelaku utama di kasus korupsi besar. Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah bilang bahwa korupsi terjadi karena gaji kecil. Tapi lihat fakta: para menteri, hakim, direktur BUMN—mereka dibayar puluhan hingga ratusan juta per bulan, ditambah tunjangan, fasilitas, pasti cukup banyak . Namun kasus e‑KTP (Rp2,3 triliun), Edhy Prabowo deretan miliaran suap, Pertamina (Rp193 triliun), Kasus Timah (Rp 271 triliun), dan kasus CPO (Rp 11 triliun), semuanya melibatkan pejabat dengan penghasilan besar .

Reddit pun komentar pedas, “Gaji sebulannya lebih gede dari gaji gue setahun aja masih korupsi… korupsi itu masalah keserakahan.”  

Pamer kemewahan jadi tanda bibit korupsi. Tempo mengungkap, banyak pejabat punya rumah mewah, mobil sport, jam mahal, dan rajin plesiran ke luar negeri  . ICW dan Mahfud MD sepakat jika gaya hidup hedonis adalah sinyal kuat untuk korupsi, bukan sekadar konsumsi, tapi komoditas status yang dibeli dengan uang publik .

Contoh kasus: 

Mantan hakim Zarof Ricar sembunyikan uang dan emas > Rp1 triliun di rumahnya, meski gaji cuma puluhan juta. Hidup mewah nggak diperlihatkan semua, tapi justru menipu publik .

Presiden Prabowo pernah ajukan kenaikan gaji untuk pejabat agar “tidak tergoda korupsi” . Tapi ICW bilang kenaikan itu bukan hanya soal gaji pokok, tapi juga tunjangan, fasilitas, dan "uang abu‑abu" yang sebenarnya diperoleh di luarnya .

Jadi, daripada menaikkan angka gaji, yang perlu diturunkan adalah standar gaya hidup pejabat tinggi itu. Kurangi akses tak jelas, dana dingin, fasilitas berlebihan, dan hidup glamor.

Reddit menyindir bahwa himbauan “hidup sederhana” tanpa sistem kuat adalah seperti menyuruh orang bersihkan kamar tapi taruh debu di bawah kasur .

Lalu, apa yang dibutuhkan?

Pemerintah perlu memperketat LHKPN dan  bisa dicek publik. Sistem pelacakan aset via PPATK/SPPT yang transparan. Memonitoring gaya hidup para pejabat (mobil, rumah, liburan sama gaji resmi).

Sebagai contoh, China memiliki program Tigers and Flies dan Italia dengan program Clean Hands yang  menggunakan lifestyle sebagai red flag .

Reformer dari UGM bilang, "larangan gaya hidup hedon bisa terlambat, karena banyak pejabat nggak tampak mewah, tapi justru simpan di rumah-saku pribadi". Maka, selain pantauan gaya hidup, integritas harus dijaga lewat budaya internal, audit berkala, dan evaluasi moral. Apakah pejabat itu pantas dapat jabatan?

Menaikkan gaji pejabat boleh, tapi itu hanya setetes solusi jika tidak dibarengi pengendalian gaya hidup mereka. Yang benar-benar harus diturunkan adalah standard mewah yang dijadikan pajangan untuk memperlihatkan bahwa jabatan bukan kesempatan gaya hidup glamor.

Rakyat butuh model pejabat yang hidupnya sederhana, perilakunya bersih, dan integritasnya visible—bukan yang gemerlap tapi rapuh moralnya. Kalau kita target dunia dengan pejabat seperti itu, baru bisa katakan: korupsi tak membesar di tengah kemewahan, tapi di tengah keangkuhan dan kekebalan moral. 

Rin Muna

Hai, namaku Walrina Munangsir. Cukup panggil Rin Muna saja. Nama Pena : Vella Nine Hobi: Menulis, membaca dan menggambar dan bercerita. - Juara Favorite Duta Baca Kaltim 2018 - Pemuda Pelopor Kutai Kartanegara 2019 - Founder Taman Bacaan Bunga Kertas - Founder Mamuja (Mama Muda Samboja) Telah menerbitkan 20 buku antologi sejak tahun 2015-2019. Penulis buku Best Seller "Perfect Hero", "Perfect Hero 2", "Shaum Me", "Then Love", "I am Here Mr. Rich", "Suami untuk Istri", "Assalamualaikum, Ya Habib!", "Magang 90 Hari", "Catch Me, Mr. Ghevin", "Menikahi Lelaki Brengsek", "The Cakra"